contoh anggaran dasar BKM

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA BKM............

ANGGARAN DASAR DEWAN KEMAKMURAN MASJID............
JALAN .........KEL.  KEC.      KOTA

M U Q A D D I M A H

Bissmillahirrohmaanirohiim

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan Islam sebagai agama yang haq, sempurna dan diridlai-Nya serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya.

Kehidupan yang sesuai dengan fithrah manusia adalah kehidupan yang cenderung kepada kebenaran yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Yang akan mampu menghadirkan karya-karya kemanusiaan berupa amal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah dan mengharap keridlaan-Nya semata.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dalam tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah subhanahu wa ta’ala dan dengan keyakinan bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan pertolongan, taufiq dan hidayah-Nya, kemudian diikuti dengan usaha-usaha yang terencana, teratur, terus menerus dan penuh kebijaksanaan, maka dengan nama Allah, kami sebagian umat Islam berhimpun diri dalam organisasi (jam'iyah) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: 

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1.

Nama

Organisasi ini bernama Badan Kemakmuran Masjid  “,,,,,,,,,,,,,,,” atau disingkat dengan BKM “,,,,,,,,,,,,,,,”

Pasal 2.

Waktu

Organisasi ini didirikan di .....................................................  pada hari ............. Tanggal ..........Bulan .........Tahun......... , untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3.

Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”, Jalan.................................................................

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN USAHA 

Pasal 4.

Asas

Organisasi ini berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Quraan dan As Sunnah.

Pasal 5.

Tujuan

Terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridlaan-Nya.

Pasal 6.

Usaha

a. Melaksanakan 'amar ma'ruf nahi munkar untuk mengajak manusia ke jalan yang benar dan diridhoi olehNya.
b. Menyelenggarakan aktivitas yang bernafaskan Islam di bidang da'wah, sosial, ekonomi dan pendidikan. 

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 7.

Visi

Menuju Islam yang kaffah.

Pasal 8.

Misi

a. Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam.
b. Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
c. Membina jama’ah Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,” menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
d. Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridlai Allah subhanahu wa ta’ala.

BAB IV
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9

Peranan

Organisasi ini berperan sebagai sumber daya pembinaan umat Islam.

Pasal 10

Fungsi

Organisasi ini berfungsi sebagai alat perjuangan Islam dan umatnya.

Pasal 11.

Tugas

Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syi'ar Islam. 

BAB IV
KEANGGOTAAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 12.

Keanggotaan

a. Anggota BKM “,,,,,,,,,,,,,,,” adalah Jama’ah Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”, yaitu warga muslim di lingkungan Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”, Kelurahan................Kecamatan ............Kota ................. Selanjutnya disebut anggota atau jama’ah.

b. Setiap Jama’ah memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun berbeda dalam fungsinya.

Pasal 13
Kelengkapan Organisasi / Struktur Organisasi

,,,,,,,,,,,,,,,memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut:

1.                  Musyawarah Jama’ah BKM............, merupakan wadah musyawarah anggota, pemegang amanat tertinggi organisasi.

2.                 Badan Pelaksana, adalah kelengkapan organisasi yang menjalankan fungsi kepengurusan

3.                 Majelis Syuro, adalah kelengkapan organisasi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada Badan Pelaksana.

4.                 Satuan pendukung, yang dibentuk oleh Pengurus Badan Pelaksana sesuai perkembangan dan keperluan organisasi.

Pasal 14
Musyawarah Jama’ah

1.                  Musyawarah Jama’ah adalah wadah musyawarah anggota untuk memilih Ketua Badan Pelaksana, Majelis Syuro dan memutuskan Garis-garis Besar Tujuan Pemakmuran Masjid Lima Tahunan.

2.                 Musyawarah Jama’ah diadakan sekali dalam Lima tahun.

Pasal 15
Hak dan Wewenang Musyawarah Jama’ah

Musyawarah Jama’ah BKM............berhak dan berwenang:

1.                  Meminta pertanggungjawaban Badan Pelaksana dan Majelis Syuro.

2.                 Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar.

3.                 Menetapkan dan mengubah Anggaran Rumah Tangga. Untuk pertama kalinya, Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana terpilih bersama-sama dengan Majelis Syuro terpilih.

4.                 Menetapkan Garis-garis Pemakmuran Kemasjidan..

5.                 Memilih dan Menetapkan Ketua Badan Pelaksana.

6.                 Memilih dan Menetapkan anggota-anggota Majelis Syuro.

7.                 Memberhentikan Ketua Badan Pelaksana antar waktu serta menetapkan Ketua yang baru, melalui Musyawarah Jama’ah Luar Biasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian antar waktu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Badan Pelaksana

1.                  Badan Pelaksana dipilih sebagai personal yang mewakili anggota biasa BKM.............

2.                 Susunan Pengurus Badan Pelaksana terdiri dari Ketua , Sekretaris, Bendahara ditambah bidang-bidang,  dan badan usaha

3.                 Ketua dipilih oleh anggota di dalam Musyawarah Jama’ah.

4.                 Anggota Kepengurusan yang lain dipilih oleh Ketua terpilih dan di sebut Pengurus Badan Pelaksana disahkan dan dilantik oleh Musyawarah Jama’ah.

5.                 Pengurus Badan Pelaksana disahkan dan dilantik oleh Musyawarah Jama’ah

6.                 Ketua Badan Pelaksana berhenti karena:
a.   Masa jabatan berakhir, atau
b.   Meninggal dunia, atau
c.   Mengundurkan diri, atau
d.   Diberhentikan dari jabatannya menurut Keputusan Musyawarah Jama’ah luar Biasa karena merugikan harta serta nama baik BKM............atau melanggar AD, ART atau Garis-garis Besar Kemakmuran Masjid Lima Tahunan. 

7.                 Pengurus Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya, maksimal 2 periode secara berturut-turut

Pasal 17
Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana

1.                  Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Musyawarah Jama’ah.

2.                 Badan pelaksana berhak mewakili............di dalam maupun diluar pengadilan.

3.                 Badan Pelaksana berhak bertindak untuk dan atas nama BKM............, menjalankan segala tindakan Badan Pelaksanaan dan tindakan kepemilikan dalam lingkup organisasi.

4.                 Badan Pelaksana mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan AD,ART dan keputusan-keputusan Musyawarah Jama’ah.

5.                 Badan Pelaksana berhak menetapkan berbagai satuan pendukung yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

6.                 Badan Pelaksana wajib melaksanakan visi dan misi BKM............, serta Garis-garis Kemakmuran Kemasjidan limaTahunan.

7.                 Badan Pelaksana wajib memperhatikan saran, nasihat serta umpan balik perbaikan dari Majelis Syuro.

8.                 Badan Pelaksana wajib menyampaikan posisi keuangan serta evaluasi program tahunan kepada Majelis Syuro sedikitnya sekali dalam setahun

Pasal 18
Majelis Syuro

1.                  Majelis Syuro bertanggung jawab kepada Musyawarah Jama’ah.

2.                 Kedudukan Majelis Syuro setingkat dengan Badan Pelaksana.

3.                 Anggota Majelis Syuro terdiri dari 5 orang, yang dipilih oleh anggota/jama’ah DKM............di dalam Musyawarah Jama’ah.

4.                 Seluruh anggota Majelis Syuro dipilih oleh anggota/jama’ah BKM............di dalam Musyawarah Jama’ah

5.                 Majelis Syuro disahkan dan dilantik oleh Musyawarah Jama’ah.

6.                 Majelis Syuro diangkat untuk masa jabatan Lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya maksimal 2 periode secara berturut-turut.

7.                 Anggota Majelis Syuro berhenti karena:
a.   Masa jabatan berakhir, atau
b.   Meninggal dunia, atau
c.   Mengundurkan diri, atau
d.   Diberhentikan oleh Pleno Majelis Syuro karena merugikan harta serta nama baik BKM............, atau melanggar AD dan/atau ART.

Pasal 19
Tugas dan Wewenang Majelis Syuro

1.                  Majelis Syuro wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan pengurusan organisasi oleh Badan Pelaksana.

2.                 Majelis Syuro wajib menyampaikan saran, nasihat serta evaluasi, diminta atau tidak, kepada Badan Pelaksana.

3.                 Majelis Syuro berwenang meminta laporan posisi keuangan Badan Pelaksana.

4.                 Apabila menurut Majelis Syuro, Badan Pelaksana telah melakukan pelanggaran berat terhadap AD, ART, Garis-garis Kebijakan Induk Lima Tahunan, atau merugikan harta serta nama baik BKM............, Majelis Syuro dapat mengusulkan kepada anggota untuk menyelenggarakan Musyawarah Jama’ah Luar Biasa dalam rangka meminta pertanggungjawaban Ketua Badan Pelaksana. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
Satuan Pendukung

1.                  Dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, Badan Pelaksana dapat membentuk satuan pendukung.

2.                 Satuan pendukung sepenuhnya bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana.

Pasal 21

Perbendaharaan

Kekayaan organisasi BKM “,,,,,,,,,,,,,,,” diperoleh dari usaha-usaha dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan dan penjelasan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama’ah.

Pasal 23

 Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama’ah.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 24

 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar DKM “,,,,,,,,,,,,,,,” dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 

Pasal 25

Pengesahan

Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Jama’ah Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,” ke I pada hari ___________tanggal ____________________ Hijriyah bertepatan dengan tanggal _____________________________Masehi di Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”, Kelurahan ......................Kecamatan .......................Kota Binjai. 

ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN KEMAKMURAN MASJID............
JALAN .........KEL.........  KEC..........      KOTA BINJAI.

BAB I
K E A N G G O T A A N

Pasal 1.

Anggota

Anggota/Jama’ah Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,” yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan dapat menjadi anggota organisasi ini.

Pasal 2.

Syarat Syarat Keanggotaan

Setiap umat Islam warga Kelurahan.........
yang telah menjadi penduduk tetap dan mendaftarkan diri sebagai jama’ah.

Pasal 3.

Status Anggota

a. Anggota/Jama’ah Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,” terdiri dari :

1. Anggota/Jama’ah biasa, ialah warga Kelurahan................
2. Anggota/Jama’ah kehormatan, ialah Anggota/Jama’ah yang diangkat oleh Badan Pelaksana atas kebijakan tertentu.

b. Status keanggotaan gugur bila meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 4.

Hak Anggota/Jama’ah

a. Anggota/Jama’ah berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana.
b. Anggota/Jama’ah berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lesan maupun tertulis kepada Badan Pelaksana.
c. Anggota/Jama’ah biasa berhak mengikuti Musyawarah Jama’ah, memiliki hak bicara, hak suara, memilih dan dipilih.
d. Anggota/Jama’ah kehormatan berhak mengikuti Musyawarah Jama’ah dan hanya memiliki hak bicara.
e. Anggota/Jama’ah yang diberhentikan berhak menuntut keadilan dalam Musyawarah Jama’ah.

Pasal 5.

Kewajiban Anggota

a. Menjaga nama baik Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,” dan jama’ahnya.
b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pelaksana.
c. Mentaati peraturan organisasi yang berlaku.

BAB II
O R G A N I S A S I

Pasal 6.

Musyawarah Jama’ah

a. Musyawarah Jama’ah berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan dilaksanakan tiga tahun sekali.
b. Musyawarah Jama’ah bertugas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan amanah, menetapkan Garis-garis Kesejahteraan Masjid Lima  Tahunan  dan Program Kerja, Bagan dan Struktur Organisasi, menetapkan pedoman-pedoman organisasi dan memilih serta menetapkan Ketua Badan Pelaksana periode berikutnya.
c. Musyawarah Jama’ah Luar Biasa (MJLB) dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.

Pasal 7.

Peserta Musyawarah Jama’ah

Peserta Musyawarah Jama’ah adalah seluruh jama’ah biasa dan luar biasa ditambah dengan undangan khusus.

Pasal 8.

Badan Pelaksana

1.                  Susunan Pengurus Badan Pelaksana terdiri dari Ketua , Sekretaris, Bendahara ditambah bidang-bidang, departemen , badan otonom dan badan usaha

2.                 Ketua dipilih oleh anggota di dalam Musyawarah Jama’ah.

3.                 Anggota Kepengurusan yang lain dipilih oleh Ketua terpilih dan di sebut Pengurus Badan Pelaksana disahkan dan dilantik oleh Musyawarah Jama’ah.

4.                 Pengurus Badan Pelaksana disahkan dan dilantik oleh Musyawarah Jama’ah

5.                 Ketua Badan Pelaksana berhenti karena:
a.   Masa jabatan berakhir, atau
b.   Meninggal dunia, atau
c.   Mengundurkan diri, atau
d.   Diberhentikan dari jabatannya menurut Keputusan Musyawarah Jama’ah luar Biasa karena merugikan harta serta nama baik Dkm............ atau melanggar AD, ART atau Garis-garis Kesejahteraan Masjid Lima Tahunan.

6.                 Pengurus Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya, maksimal 2 periode secara berturut-turut

7. Badan Otonom dan Badan Usaha dapat dibentuk sesuai dengan keperluan dan setelah memenuhi persyaratan.

. 8. Struktur Badan Pelaksana terdiri dari

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

Bidang Idaroh

Bidang Imaroh

Bidang Riayah

1

Untuk meningkatkan efektifitas kepemimpinan ketua badan pelaksana dibantu oleh staf sesuai dengan hirarkinya, yaitu: Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan masing-masing ketua dan Sekretaris Bidang.

Komposisi personalia Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid............ adalah sebagai berikut:

     1. K           : Ketua  

    2. KPJ                : Ketua Bidang Pembinaan Jamaah

    3. KPPM     : Ketua Bidang Pemeliharaan &

                      Pengembangan Masjid

    4. KKU       : Ketua Bidang Kesejahteraan Umat

    5. KPP        : Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan

    6. KDP       : Ketua Bidang Dana dan Perlengkapan

    7. KPRM   : Ketua Bidang Pembinaan Remaja Masjid

    8. B            : Bendahara

    9. WB        : Wakil Bendahara

    10. S         : Sekretaris  

    11. SPJ      : Sekretaris Bidang Pembinaan Jamaah

    12. SPPM   : Sekretaris Bidang Pemeliharaan dan

                       Pengembangan  Masjid

    13. SKU       : Sekretaris Bidang Kesejahteraan Umat

    14. SPP       : Sekretaris Bidang Pendidikan dan

                        Pelatihan

    15. SDP       : Sekretaris Bidang Dana dan

                         Perlengkapan

    16. SPRM     : Sekretaris Bidang Pembinaan Remaja

                        Masjid

    17. DPJ        : Departemen Bidang Pembinaan

                        Jamaah

    18. DPPM     : Departemen Bidang Pemeliharaan dan

                      Pengembangan  Masjid

    19. DKU    : Departemen Bidang Kesejahteraan Umat

    20. DPP    : Departemen Bidang Pendidikan dan

                     Pelatihan

    21. DDP    : Departemen Bidang Dana dan

                     Perlengkapan

    22. DPRM   : Departemen Bidang Pembinaan Remaja

                      Masjid

Bagan Struktur Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid.............

Untuk memperjelas Struktur Organisasi dibuat Bagan Organisasi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid............ sebagai berikut

Keterangan :

                : Garis instruksi.

                : Garis koordinasi.

                        MSY  : Majelis Syuro.

Masa jabatan (periode) Badan Pelaksana adalah Lima tahun. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa kepengurusannyanya habis, Badan Pelaksana harus menyelenggarakan Musyawarah Jama’ah. 
 Ketua Badan Pelaksana hanya boleh dijabat 2 kali berturut-turut oleh orang yang sama, maksimal 2 periode

BAB III
KEDAULATAN, PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 9

Kedaulatan BKM............berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya Musyawarah Jamaah.

Pasal 10
Permusyawaratan

Bentuk permusyawaratan tertinggi............lewat mekanisme Musyawarah Jamaah

Pasal 11
Rapat-Rapat

Proses pengambilan keputusan Dewan Kemakmuran Masjid............ dilakukan dengan cara musyawarah / rapat yang terdiri dari:

1. Rapat Pleno.

a.   Dihadiri oleh seluruh Pengurus Badan Pelaksana, Majelis Syuro, Pengurus Remaja Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”.

b.   Dilaksanakan sesuai kebutuhan.

c.   Diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Badan Pelaksana Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”.

d.   Ketua dibantu oleh Sekretaris Badan Pelaksana Dewan Kemakmuran Masjid............ memimpin jalannya rapat.

e.   Membahas Laporan Tahunan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid............ dan evaluasinya.

f.    Memberi masukan/rekomendasi yang tidak mengikat kepada Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid ”,,,,,,,,,,,,,,,” dalam menjabarkan Program Kerja untuk tahun berikutnya.

2. Rapat Kerja.

a.   Dihadiri oleh seluruh Pengurus Badan Pelaksana, Majelis Syuro, Pengurus Remaja Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”.

b.   Ketua dan Sekretaris Badan Pelaksana Dewan Kemakmuran Masjid ”,,,,,,,,,,,,,,,” sebagai pimpinan rapat.

c.   Dilakukan satu tahun sekali untuk menjabarkan Program Kerja Musyawarah Jama’ah.

d.   Merencanakan agenda kegiatan seluruh bidang selama satu tahun ke depan.

e.   Menyusun anggaran baik pembiayaan maupun penerimaan secara terintegrasi.

3. Rapat Umum.

a.   Dihadiri seluruh Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid ”,,,,,,,,,,,,,,,” dan undangan khusus.

b.   Ketua dan Sekretaris Badan Pelaksana Dewan Kemakmuran Masjid ”,,,,,,,,,,,,,,,” menjadi pimpinan rapat.

c.   Dilakukan minimum tiga bulan sekali untuk:

1.   Membahas Laporan Kegiatan masing-masing bidang tiap tri wulan.

2.   Melakukan koordinasi kegiatan antar bidang.

3.   Mengambil keputusan organisasi baik intern maupun ekstern.

4.   Melakukan evaluasi kegiatan tri wulan yang lalu.

5.   Melakukan perbaikan kegiatan tri wulan yang akan datang.

4. Rapat Bidang.

a.   Dihadiri seluruh pengurus masing-masing bidang dan undangan khusus.

b.   Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang menjadi pimpinan rapat.

c.   Dilakukan minimum dua bulan sekali untuk:

1.   Membahas perkembangan bidang.

2.   Melakukan koordinasi kegiatan bidang.

3.   Mengambil keputusan organisasi yang berkaitan dengan bidang kerja.

4.   Melakukan evaluasi dan perbaikan kegiatan bidang.

5. Rapat Panitia.

a.   Dihadiri seluruh panitia, baik Panitia Pengarah (SC) maupun Panitia Pelaksana (OC) dan undangan khusus.

b.   Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana menjadi pimpinan rapat.

c.   Dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk:

1.   Menyusun rencana kepanitiaan.

2.   Membahas perkembangan jalannya kepanitiaan.

3.   Melakukan koordinasi dan evaluasi kegiatan panitia.

4.   Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis.

5. Mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban panitia

 Status, fungsi mekanisme permusyawaratan, rapat-rapat dan kuorum diatur dalam juklak juknis dan peraturan organisasi DKM.............

Pasal 12

Anggota Badan Pelaksana

a. Anggota Badan Pelaksana dipilih dan disahkan oleh Ketua yang merangkap Ketua Formatur dengan dibantu dua orang Anggota Formatur yang dipilih dalam Musyawarah Jama’ah.
b. Reshuffle Anggota Badan Pelaksana dilakukan oleh Ketua Badan Pelaksana BKM “,,,,,,,,,,,,,,,” berdasar kan hasil keputusan rapat Pleno dengan menerbitkan Surat Keputusan

Pasal 13

Badan Pengawas / Majelis Syuro

a. Untuk mengawasi dan mengarahkan Badan Pelaksana dalam mengemban amanah organisasi dibentuk Majelis Syuro.
b. Majelis Syuro dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jama’ah.
c. Susunan Majelis Syuro terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan tiga orang anggota.
d. Majelis Syuro berwenang untuk menanyakan dan memeriksa suatu permasalahan kepada Badan Pelaksana.
e. Majelis Syuro berhak memberi nasehat, saran dan usul kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

 Wewenang Badan Pelaksana

a. Badan Pelaksana berhak memimpin dan mewakili kepentingan organisasi sesuai dengan fungsinya.
b. Badan Pelaksana berhak menggunakan fasilitas dan potensi organisasi dengan cara yang benar.
c. Badan Pelaksana berhak mendirikan, memilih dan melantik baik lembaga maupun Badan Pelaksana di bawah koordinasinya dengan mempertimbangkan suara dan kemashlahatan jama’ah.

Pasal 15

Tanggung Jawab Badan Pelaksana

a. Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada jama’ah untuk melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Jama’ah.
b. Badan Pelaksana menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Jama’ah. 

BAB V
I D E N T I T A S 

Pasal 16

 Identitas

a. Lambang dan identitas organisasi lainnya ditetapkan dalam Musyawarah Jama’ah.
b. Lambang organisasi BKM “,,,,,,,,,,,,,,,” adalah

 

________________________________________________________

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 17

Aturan Tambahan

a. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjelasan dari Anggaran Dasar DKM “,,,,,,,,,,,,,,,”.
b. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga BKM “,,,,,,,,,,,,,,,” ini disahkan dalam pada tanggal ________________Hijriyah bertepatan dengan tanggal _____________________________Masehi di Masjid “,,,,,,,,,,,,,,,”, Kelurahan ..... Kecamatan..........